Kejagung Bertaring Jika RUU Perampasan Aset Disahkan: Tangkap Orangnya, Kejar Uangnya, Buru dan Rampas Asetnya

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 April 2023 16:25 WIB
Jakarta, MI - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset kembali mengemuka ditengah mencuatnya transaksi gelap Rp 300 triliun yang kemudian bertambah menjadi Rp 349 triliun diduga bagian dari pada tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Banyak dukungan dari berbagai pihak agar transaksi siluman tersebut diusut oleh aparat penegak hukum (APH) baik Polri, KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Transaksi gelap tersebut dikemukakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD berdasarkan hasil laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Keuangan (PPATK) belum lama ini menyusul terungkapnya harta kekayaan tak wajar salah satu bekas anak buah Sri Mulyani, Rafael Alun Trisambodo yang saat ini telah menjadi penghuni rumah tahanan (Rutan) KPK. Soal Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset tersebut, Kejagung telah berkomitmen untuk tetap mendukung pengesahannya yang kabarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengeluarkan surpresnya. Sebab draf RUU Perampasan Aset tersebut sudah final. Menyusul rencana pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut, Kejagung juga bakal menyulap Direktorat Pemulihan Aset menjadi Badan Perampasan Aset. Komisi Kejaksaan (Komjak) meyakini Kejagung dapat lebih bertaji apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan. Menurut Ketua Komjak Barita Simanjuntak, bahwa saat ini ketika perangkat hukum belum memadai, Kejagung sudah progresif dalam mengembalikan kerugian negara saat menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor). "Dengan keadaan seperti sekarang saja kejaksaan, kan, paling tinggi pengembalian kerugian negara, termasuk perampasan aset dr hasil tindak pidana khususnya tipikor," ujar Barita, Minggu (23/4). Dengan UU Perampasan Aset, tambah dia, akan lebih maksimal lagi karena ada landasan hukum yang lebih kuat, yang dapat digunakan dengan cepat ke mana pun hasil tipikor dialihkan. "Tangkap orangnya, kejar uangnya, buru dan rampas asetnya," tegasnya. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD tancap gas menyelesaikan draf RUU Perampasan Aset. Sudah ada enam lembaga atau kementerian yang menandatangani draf naskah RUU Perampasan Aset. Adapun enam lembaga atau kementerian itu, yakni dan Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah selesai dibuat, nanti Draf naskah RUU Perampasan Aset itu akan diberikan kepada Presiden Jokowi. Setelah itu, Kepala Negara akan membuat surat presiden (surpres) yang nantinya akan dikirimkan ke DPR agar RUU Perampasan Aset segera dibahas. Mahfud memastikan bakal melakukan komunikasi dengan ketua umum partai politik yang ada di Parlemen. Baik resmi maupun tidak resmi.

Topik:

Kejagung Kementerian Keuangan Komisi kejaksaan Ruu perampasan aset Transaksi Gelap Rp 349 T

Berita Sebelumnya

Empat Hari Operasi Ketupat, Polri Catat 933 Kecelakaan Lalu Lintas dan 101 Orang Meninggal Dunia

Berita Selanjutnya

Ini Alasan Gerindra Tegas Menolak Prabowo Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Berita Terkait

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

12 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Didesak Jadikan Silfester Buronan, Kejagung Lempar ke Jaksa Eksekutor

13 jam yang lalu

Hukum
Surya Darmadi (Foto: Dok MI)

Surya Darmadi Tawarkan Rp 10 T ke Danantara, Kejagung: Enak Saja, Kita Mendakwa Puluhan Triliun!

13 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dihadapan Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).

Kejagung Tagih Uang Sitaan Rp4,4 T ke Musim Mas dan Permata Hijau

14 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto saat hendak menyerahkan uang Rp13,2 triliun ke Kementerian Keuangan. (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejagung hanya Pamer Rp 2,4 T Hasil Korupsi CPO Rp 13,2 T di Depan Prabowo, Ini Sebabnya

14 jam yang lalu

Hukum
Pemilik PT Ciliandra Perkasa, Ciliandra Fangiono (Tangkapan Layar via first-resources.com)

PT Ciliandra Perkasa Diduga Terima Rp 2,7 T dari Dana BPDPKS Rp 57 T, Jampidsus Berani Bongkar?

16 jam yang lalu